ibnjaldun.com

Jakarta, News -

Palestina masih berstatus sebagai negara pengamat non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2012.

Namun, Majelis Umum PBB mengupayakan agar negara tersebut bisa menjadi anggota penuh PBB.

Pada Jumat (10/5), digelar pemungutan suara oleh Majelis Umum PBB di New York untuk menetapkan Palestina sebagai anggota penuh PBB.

Tindakan tersebut diprakarsai oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan disahkan setelah 143 negara anggota PBB memberikan pernyataan dukungan terkait status keanggotaan Palestina.

Meski ada yang mendukung, rupanya ada juga 9 negara yang menolak Palestina menjadi anggota penuh PBB dan 25 negara lainnya memilih tak menjawab (abstain).

Berikut adalah 9 negara yang menolak Palestina untuk dijadikan sebagai anggota penuh PBB.

1. Amerika Serikat (AS)

Perwakilan Amerika Serikat menolak Palestina sebagai anggota penuh PBB karena beranggapan bahwa status kenegaraan hanya bisa dicapai dengan proses negosiasi langsung antara pihak terkait.

Selain itu, perwakilan dari Negeri Paman Sam ini berpendapat bahwa keputusan menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB tak menyelesaikan kekhawatiran mengenai permohonan keanggotaan Palestina yang diajukan di Dewan Keamanan melalui proses Komite Penerimaan di bulan April lalu.

2. Hongaria

Perwakilan Hongaria memilih untuk menolak dengan alasan ingin menjaga kejelasan hukum serta proses yang cermat di PBB terkait penerimaan dan partisipasi dalam pekerjaan Majelis.

Keputusan yang dilakukan PBB ini dianggap tidak efektif untuk meredakan situasi dan menemukan solusi damai terhadap konflik di Timur Tengah.

Selain itu, perwakilan Hongaria menilai bahwa serangan Hamas menjadi pemicu perang di Gaza hingga saat ini. Ia juga menyerukan pembebasan tanpa syarat untuk para sandera.

3. Papua Nugini

Alasan perwakilan Papua Nugini menolak karena keputusan menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB tidak berdampak baik untuk jangka panjang.

"Setiap hak dan keistimewaan yang diberikan kepada pihak-pihak yang ingin menjadi anggota PBB dan kewajiban mereka yang timbul dari upaya tersebut harus diberikan dengan cara yang sepenuhnya sesuai dengan piagam PBB," kata perwakilan Papua Nugini, seperti dilansir press.un.org.

Baca Juga : WhatsApp Dituding Bantu Israel Lacak Lokasi Anggota Hamas

4. Israel

Israel membuat penolakan terhadap status Palestina sebagai anggota penuh PBB lantaran PBB dianggap memberi celah kepada Pemerintah Palestina yang mendukung teroris.

Selain itu, pemungutan suara yang dilakukan dinilai tak menghargai Dewan Keamanan sekaligus melanggar piagam PBB.

5. Argentina

Presiden baru Argentina, Javier Milei, telah mengumumkan bahwa Hamas adalah kelompok teroris terlarang. Ia juga menyebutkan ada warga Argentina yang disandera oleh kelompok tersebut.

Pemerintah Argentina diketahui mengunjungi Israel pada Februari lalu dan berjanji akan memindahkan kedutaan besar negaranya ke Yerusalem.

6. Republik Ceko

Perwakilan Republik Ceko, Jakub Kulhanek, berpendapat bahwa Palestina tetap tidak akan damai dan sejahtera dengan status keanggotaan PBB.

Menurutnya, perdamaian dan sejahtera tersebut hanya bisa diraih di meja perundingan.

Palestina dan Israel disarankan untuk mengambil jalur kerja sama, termasuk melalui Perjanjian Abraham demi masa depan terbaik Timur Tengah.

7. Mikronesia

Mikronesia merupakan salah satu negara yang kerap setuju dengan Amerika Serikat (AS).

Mikronesia memberikan suara setuju dengan Negeri Paman Sam itu sebanyak 47 kali, hanya berbeda pendapat sebanyak tiga kali.

Baca Juga : Keunikan Petir di Dubai Menyerupai Pola Peta Palestina

8. Palau

Sama halnya dengan Mikronesia, Palau juga memiliki suara yang sama dengan Amerika Serikat (AS).

Negara tetangga Indonesia ini cukup dekat dengan AS, salah satunya permintaan Palau kepada AS untuk membangun pangkalan militer di negaranya demi menghadang pengaruh China di Pasifik.

9. Nauru

Nauru merupakan negara terakhir yang menolak Palestina sebagai anggota penuh PBB.

Negara yang dikenal sebagai Pulau Pleasant ini memiliki persamaan suara dengan AS, sebagaimana dua negara sebelumnya.

(Nastiti Swasiwi Nurfiranti/arm)

Tonton juga video berikut: