Segini Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Oktober 2024

Segini Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Oktober 2024/Foto: Freepik

Jakarta, News -

Balik nama sertifikat tanah adalah proses yang dilakukan untuk mengubah nama pemilik yang tertera pada sertifikat tanah dari nama orang lain menjadi nama pribadi. Proses ini biasanya dilakukan setelah membeli tanah atau menerima warisan tanah dari seseorang.

Oleh karena itu, segera urus dokumen untuk balik nama sertifikat ke nama pribadi setelah tanah tersebut menjadi milik pribadi. Memiliki sertifikat tanah atas nama sendiri akan memperkuat bukti kepemilikan secara hukum, serta membantu menghindari masalah terkait kepemilikan tanah di masa mendatang.

Diketahui bahwa sertifikat tanah hanya dapat dikeluarkan oleh BPN dan merupakan dokumen yang sangat penting, sehingga setiap pemilik sertifikat tanah harus menyimpannya dengan hati-hati.

Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah memiliki nilai jual terkait objek yang tercantum di dalamnya, sehingga pengurusan administrasinya membutuhkan biaya. Namun, masih banyak yang belum mengetahui berapa biaya dan dokumen persyaratan yang perlu disiapkan.

Biaya yang diperlukan ditentukan dengan cara membagi nilai jual tanah dengan 1.000, yang didapat dari nilai tanah (meter persegi) x luas tanah (meter persegi), lalu : 1.000.

Contohnya, jika seseorang membeli tanah seluas 100 meter persegi dengan harga per meter Rp1.000.000, maka biaya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah di Kantor BPN menjadi Rp100.000.

Dokumen yang Dibutuhkan

Setelah mengetahui cara menghitung biaya balik nama sertifikat tanah, langkah berikutnya adalah mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan.

Sertifikat tanah yang asli
Surat kuasa apabila dikuasakan
Sertifikat Tanah Asli Akta Jual Beli Tanah yang diterbitkan oleh PPAT
Formulir permohonan yang telah dilengkapi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai
Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa jika dikuasakan, telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh petugas loket
Penetapan Pengadilan diperlukan bagi individu yang keperdataannya diatur oleh hukum perdata. Sedangkan bagi mereka yang tunduk pada hukum adat, dibutuhkan surat pernyataan pergantian nama yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat
Fotokopi akta pendirian serta pengesahan badan hukum yang sudah dicocokkan data aslinya oleh petugas loket kantor BPN (khusus bagi badan hukum)
Izin pemindahan hak apabila terdapat tanda yang menyebutkan bahwa hak itu hanya boleh dipindahtangankan saat sudah mendapat izin dari instansi yang berwenang di dalam sertifikat atau surat keputusan
Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan yang aslinya oleh petugas loket
Bukti SSB (BPHTB) serta bukti uang pemasukan saat pendaftaran hak.

(Zalsabila Natasya/agn)

Tonton juga video berikut:

ibnjaldun.com